INDEPENDENSI HAKIM AD-HOC PADA LINGKUNGAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL / THE JUDICIAL INDEPENDENCE OF AD-HOC JUDGES IN INDUSTRIAL RELATION COURT

Muhammad Ishar Helmi, Riko Hendra Pilo

Abstract


Undang-Undang PPHI mengatur asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan berprinsip jika terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha maka tahap pertama penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan pada pihak yang berselisih (bipartit). Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf f Undang-Undang tersebut mengakibatkan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memeriksa dan memutus suatu perkara harus mandiri dan lepas dari segala bentuk intervensi lembaga/instansi manapun menjadi terbatasi dan tidak optimal. Hakim ad-hoc Peradilan Hubungan Industrial merupakan hakim yang diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, juga diberhentikan secara hormat oleh serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha tersebut. Hal ini tentunya akan menciderai sistem peradilan yang bebas, tidak memihak dan bersih yang diimpikan karena para hakim akan dikuasai oleh para pihak yang berperkara, karena keberadaan hakim diangkat dan diberhentikan oleh pihak yang akan disidangkan di peradilan hubungan industrial tersebut.

PPHI (Industrial Relations Disputes Settlement) Act regulates the principle of settlement of industrial relations disputes by consensus, if there is a dispute between employee/workers and employers, the first stage of dispute settlement shall be submitted to disputing party (bipartite settlement). The provisions of Article 63 paragraph (2) and Article 67 paragraph (1) sub-paragraph f of the Act shall result in the ad-hoc judges of the Industrial Relations Court, in carrying out their duties and responsibilities to examine and decide a case shall be independent and kept away from any intervention of any institution. The ad-hoc judges of the Industrial Relations Court is a judge proposed by a trade union, employers organization, also dismissed respectfully by the trade union and the employers organization. This will undermine the free, impartial and clean judicial system that dreams of because the judges will be ruled by the litigants, as the judge is appointed and dismissed by the party to be tried in the industrial relations court.


Keywords


independensi peradilan, hakim ad-hoc, PHI / judicial independence, ad-hoc judges, PHI

Full Text:

PDF

References


Buku

Ahmad, Ma’shum. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Anom, Djatmiko. “Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Repuplik Indonesia.” Jurnal Konstitusi P3KHAM UNS, no. 1 (2008).

Apeldorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Hermansyah, Imran, Elza Faiz, and Dinal Fedrian, eds. Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Husni, Lalu. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Indra Rahmawan, Triya, and Dkk. Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas, Dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut MK. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014.

Kosnardi, Moh., and Bintang R Saragih. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.

M. Gultom, Binsar. Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Manan, Bagir. Teori Dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Nasution, Adnan Buyung. Demokrasi Konstitusional. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Shidarta, Arief. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Toha, Suherman. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

Wijaya, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zaeni, Asyhadie. Peradilan Hubungan Industrial. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Internet

PN Sleman, Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional di Makassar Tahun 2007, http://pn-sleman.go.id/index.php/45-rakernas-makassar/rakernas-makassar, diakses tanggal 3 November 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.233-258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License