OPTIMALISASI PENGADILAN PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN INDONESIA / THE OPTIMIZATION OF FISHERY COURT AS FISHERY CRIMES LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA TERRITORIAL SEA

Afrianto Sagita, Yosua Hamonangan Sihombing

Abstract


Indonesia memiliki laut yang luas mengandung sumber daya perikanan yang potensial untuk menunjang perekonomian negara. Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena terjadinya tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan masih terdapat kelemahan dikarenakan kompleksnya permasalahan tindak pidana perikanan, dan juga masalah mekanisme koordinasi antar instansi penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang belum merata di seluruh wilayah pengadilan negeri. Dalam menyelesaikan problematika tersebut, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang terfokus kepada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung dalam penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Indonesia’s has control over vast seas potential to support the country's economy. However, the potential was not optimal because of fishery crime and the lacking of law enforcement in the field of fisheries. This matter becomes very important and strategic in order to support the fishery development in a controlled manner and in accordance with the principles of sustainable fishery management. However, in practice, law enforcement in fisheries shows weaknesses. It is evident from the very complex problems of criminal offenses fisheries, interagency coordination mechanism problems and the establishment of a fishery court to enforce the law that is not evenly distributed throughout the territory of the district court. In resolving these problems, reforms in law enforcement is the key factor that is focused on the legal and human resources. With this support of fishery law enforcement, it is hoped that fisheries development can be carried out in a sustainable manner.


Keywords


tindak pidana perikanan, penegakan hukum, pengadilan perikanan / fisheries crimes, law enforcement, fishery court

Full Text:

PDF

References


Buku

Agung, Mahkamah. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016. Jakarta, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. “Pengadilan Khusus.” In Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan. Jakarta, 2009.

Dahuri, Rohmin. Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: Pusdiklat Kejagung RI, 2012.

Daliyo, Zainal Fatoni, Soewartoyo, and Sumono. Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir. Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011.

Damanik, Riza, and Dkk. Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia). Jakarta: Walhi, 2008.

Mahmudah, Nunung. Illegal Fishing. Jakarta: Sinar Grafika, 20015.

Marlina, and Faisal. Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencagah Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: Sofmedia, 2013.

Nikijuluw, Victor P.H. Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008.

Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim.” Jurnal Selat 2, no. 1 (2014).

Perikanan, Kementerian Kelautan dan. Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015. Jakarta, 2015.

———. Refleksi 2015 Dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Jakarta, 2016.

Perikanan, Kementrian Kelautan dan. Laporan Kinerja Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014. Jakarta, 2014.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), 2016.

Rudiansyah, Bakri. “Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat.” Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan 11, no. 2 (2015).

Solihin, Akhmad. Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Supramono, Gatot. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Supriadi, and Alimuddin. Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Tibawono, Djoko. Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, n.d.

Zoelva, Hamdan. “Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia.” In Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perikanan Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Internet

Adisanjaya, Nym Ngurah.Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya. hlm. 3. Diakses dari www.eafm-indonesia.net, tanggal 12 September 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.213-232

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License