PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Tinjauan Fiqh Al- Bi’ah) / THE SETTING OF CRIMINAL ACT IN LAW NUMBER 32 OF 2009 ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT (Fiqh Al-Bi’ah Review)

Muhammad Ridwansyah

Abstract


Pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia sudah mulai membaik karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah memuat tindak pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini seperti tercantum pada Pasal 98, 99, dan 100. Kendati demikian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum lingkungan dan fiqh al-bi’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat dari penelitian ini deskriptif analisis. Bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pendapat fiqh lingkungan secara akurat dan pandangan sanksi pidana yang digunakan kedua pengaturan tersebut. Penelitian ini memfokuskan dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, apakah konsep Fiqh Al Bi’ah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini ialah tindak pidana yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum cukup mampu menjerat perusak lingkungan hidup, sehingga pemerintah diharapkan dapat merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah adanya kesamaan konsep antara fiqh al-bi’ah dengan pengaturan lingkungan yang ada di Indonesia. Konsep yang ditawarkan fiqh al-bi’ah merupakan bagian dari maqashidul syari’ah dimana Islam sangat menganjurkan menjaga lingkungan.

The setting of environmental law in Indonesia has started to improve since the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management contains criminal act for every person who violates the provisions. It is stated in Article 98, 99, 100. This research method is a library or literature research which is conducted to gather secondary data in the field of environmental law and fiqh al-bi’ah. This research is normative law research while the nature of this research is descriptive analysis. It aimed to give a systematic illustration on legal norms that was found in law number 32 of 2009 and environmental fiqh accurately and the criminal sanctions review used in both arrangements. In this study there were two questions first, how is the arrangement of criminal act in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection Management. The second is whether the concept of fiqh al bi’ah is in line with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection Management. The result from this study is that the criminal act contained in the Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection Management has not been enough to trap the environmental destroyer so that the government is expected to revise the unsuitable articles. Furthermore, the result of this research shows the similarity concept between fiqh al bi’ah and environmental governance in Indonesia. The concept offered by fiqh al bi’ah is a part of maqashidul syari’ah where Islam strongly recommended to maintain the environment.


Keywords


lingkungan hidup, Fiqh Al-Bi’ah, Maqashidul Syari’ah / environment, Fiqh Al-Bi’ah, Maqashidul Syari’ah

Full Text:

PDF

References


Buku

Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad al- Dardiri. Al-Syarh Al-Shaghir. Juz IV. Kairo: Dar al-Ma’arif, 2000.

Al-Nawawi. Al-Majmu Ala Syarh Al-Muhadzdzab. Juz 15. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Asyhari Abta. Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah). Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.

Edra Satmaidi. “Politik Hukum Pengelolaan LingkunganHidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi Vol. 4, no. No. 1 (2011): Hal. 69-81.

H.M. Misbahus Salam. Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah). Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.

Harry Supriyono. Hukum Lingkungan. III. Yogyakarta: Diktat Kuliah, 2010.

Kartono. “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Vol. 9, no. No. 3 (2009): Hal. 247.

Kementerian Lingkungan Hidup. Environmental Parliament Watch (EPW) Menuju Peran Masyarakat. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, 2004.

———. Laporan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2005. Jakarta, 2005.

Keosnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Menegakkan Hukum Lingkungan Bagi Pencemaran. Jakarta: Kabid Pusat Penelitian Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, 2005.

St. Moenajat Danusaputro. Hukum Lingkungan. Buku I. Bandung: Binacipta, 1977.

Mohammad Taufiq Makarao. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.

Salman Luthan. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16, no. No. 1 (2009): Hal. 8.

Sayyid ‘Alwi Bin al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf. Hasyiyyah Tarsyih Al-Mustafidin Bi Tausyih Fath Al-Mu’in. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955.

So Woong Kim. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, no. No. 3 (2013): Hal. 415.

Zahlul Pasha. Fiqh Al-Bi’ah, Solusi Islam Untuk Kelestarian Lingkungan. Banda Aceh, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.173-188

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License