MENAKAR RASA KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BUKAN PIHAK BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA / MEASURING THE SENSE OF JUSTICE IN CIVIL JUDGE DECISION BASED ON PANCASILA STATE LAW

Abdul Hakim

Abstract


Hukum merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin secara sistematis dalam sebuah teks yang bersifat otorisasi, menurut Gustav Radbruch, hendaknya memuat 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan terhadap teks yang bersifat otorisasi tersebut dalam kehidupan sosial, merupakan kewenangan absolut dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan. Hakim, dalam memeriksa-mengadili-memutus suatu perkara, bukan hanya bertugas mengembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) sebelum munculnya sengketa, namun hendaknya terdapat usaha semaksimal mungkin untuk tidak memunculkan sengketa baru ataupun sengketa turunan dari perkara pokok yang diperiksanya. Menjadi sangat penting peranan paradigma bagi seorang Hakim dalam memutus perkara guna terpenuhinya rasa keadilan. Saat ini, dalam konteks Hukum Acara Perdata, pemaknaan “keadilan” hanya sebatas otoritas kekuasaan para pihak yang diikat dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila, Hakim sebagai interpreter, dalam memaknai dan menerapkan hukum, harus memiliki kemampuan ilmu hukum yang dapat mendekonstruksi dan merekonstruksi suatu teks otoritatif berdasarkan paradigma yang dianut oleh suatu bangsa.

Law is a set of words that are systematically linking an authoritative text, according to Gustav Radbruch, it should contain three (3) elements, namely fairness, certainty and expediency. The application of the authoritative text in social life was an absolute authority of a judge in resolving a civil case. The judge, in the checking-hearing-deciding a case, not only expected to return the case to the original state (restitutio in integrum) before the advent of the dispute, but should attempt made every effort to not create new disputes or disputes derived from the subject matter examined. Therefore, it becomes very important role of the paradigm for a judge in deciding the case in order to fulfill a sense of justice. Therefore, deciding the case in a precise sense of justice will be a judge most important role. Nowadays, the meaning of "justice" in Civil Procedure Code  only limited to the authority of the power of the parties bound by the principle of consensualism and the principle of freedom of contract. Therefore, based on the Law Paradigm (Philosophy) of Pancasila, Judge as an interpreter, in defining and applying the law, legal science must have the ability to deconstruct and reconstruct an authoritative text based paradigm embraced by a nation.


Keywords


asas konsensualisme; keadilan; pancasila; paradigma; hukum acara perdata; the principle of consensualism; justice; pancasila; paradigm; civil procedural law;

Full Text:

PDF

References


Buku dan Jurnal

Absori. “Dekonstruksi Positivisme Dan Hukum Berdimensi Spiritual.” In Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat, 6–7. Surabaya, 2013.

Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Bambang Sutiyoso. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Bernard Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Brian H. Brix. “Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis.” Accessed September 30, 2016. http://tnl.mcmaster.ca/conference/papers/Bix Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis.pdf .

E. Sumaryono. Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Gramedia Widiarsarana Indonesia, 2005.

F. Saliger. “Content and Practical Significance of Radbruch’s Formula.” Jurnal Filsafat Hukum Vol. II (2004): 68.

Fence M. Wantu. “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Peradilan Perdata.” Unversitas Gadjah Mada, 2011.

Frank Haldemann. “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law.” Journal Ratio Juris Vol. 18, no. No. 2 (2005): 162.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Nasir. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Djambatan, 2005.

Padmo Wahyono. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

———. Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jakarta: IND-HILL-Co, 1989.

Paulus E. Lotulung. “Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum.” In Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, edited by Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1, 2003.

R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

Riduan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ridwan. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993.

Theo Huijbers. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Soediman Kartodiprodjo, Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah), Pidato Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan, Rabu, 17 Januari 1962.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahn 1945

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW) - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) - Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (RIB)

Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63 tentang Reglement of de Rechtsvordering (Rv) - Reglemen Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 November 1955

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 423/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 7 April 2014

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 324/PDT/2014/PT.Bdg tertanggal 12 September 2014

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3105 K/PDT/2014 tertanggal 27 Agustus 2015




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.361-378

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License