KONSEP DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI FENOMENA OVERCAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN / THE CONCEPT OF DIYAT AS AN ALTERNATIVE PUNISHMENT IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AS A SOLUTION OF PRISON OVERCAPACITY PHENOMENA

Rocky Marbun

Abstract


Melalui metode eklektis-inkorporasi dan konsep prismatik, konsep diyat yang telah dimodifikasi akan dapat mengalami unifikasi hukum bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Kebaikan dan keunggulan konsep diyat dapat menjadi solusi alternatif terhadap kegagalan dari sistem hukum pidana yang saat ini dipergunakan. Tujuan utama dari paradigma hukum pancasila bukan hanya sekedar mencapai keadilan semata, namun pula mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengembalian kondisi masyarakat kepada keadaan semula (restitutio in integrum) merupakan tujuan yang utama dalam Paradigma Hukum Pancasila. Namun, proses infiltrasi konsep diyat tersebut, harus melalui penelitian secara mendalam, khususnya terhadap tindak pidana apa yang dapat diterapkan. Konsep diyat pada intinya pula dapat melakukan reduksi terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang ditetapkan melalui politik hukum pidana dan sistem hukum pidana di Indonesia, apabila telah tercapai kedamaian dan keadilan oleh pihak korban dan/atau keluarga korban. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis.

Through the ecletic-incorporation method and prismatic concept, the concept of diyat which has been modified will make it able to experience the unification of the law for the nation of Indonesia. Through the goodness and excellence of the concept of diyat, the author believes it is an alternative solution to the failure of the Criminal Justice System that is currently used. The main objective of the Paradigm of the Pancasila Law is not just to achieve justice, but also to achieve peace in the life of society, nation and state. Reversing the conditions of the community to its original state (restitutio in integrum) is the main goal in the Paradigm of the Pancasila Law. However, the infiltration process of the concept of diyat, must be realized through in-depth study, in particular against any criminal acts that can be applied. The concept of diyat in its essence also brings about a shrinkage of the powers of the judge in imposing imprisonment against perpetrators of certain crimes that are established by the Political Criminal Law and Criminal Law System in Indonesia, once peace and justice is achieved by the victims and / or their families. The writing of this paper uses normative juridical method with approach to legislation, conceptual approach, philosophical approach and sociological approach.


Keywords


diyat, fiqh, jinayat, pidana, pemasyarakatan / diyat, fiqh, jinayat, crime, society

Full Text:

PDF

References


Buku

Achmad Suhardi Kartodiprodjo, et.al, Prof Mr. Soedirman Kartodiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (unpublished), Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009.

Agustan Ahmad. “Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Dan Aktualisasinya Dalam Nilai-Nilai Falsafah Pancasila.” Jurnal Studia Islamika Vol. 8, no. No. 2 (2011): Hal. 224.

Ahmad Bahiej. “Memahami Keadilan Hukum Tuhan Dalam Qisas Dan Diyat.” Last modified 2011. Accessed October 26, 2016. https://himaihuinsuka.files.wordpress.com/2011/11/keadilan-qisas-diyat.pdf.

Bernard Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

———. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Drs. Achyar Zein, M.Ag. “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Al-Qur’an.” Accessed October 26, 2016. http://www.waspada.co.id/serba_waspada/mimbar_jumat/artikel.php?article_id=65043.

E. Sumaryono. Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Haryono. Ideologi Pancasila. Roh Progresif Nasionalisme Indonesia. Malang: Instrans Publishing, 2014.

Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah. Jakarta: Amzah, 2009.

Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 1971.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum. Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2006.

Mohd. Idris Ramulyo. Asas-Asas Hukum Islam. Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Muhammad Muslehuddin. Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Notonagoro. Pancasila Ilmiah Populer. Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh, 1971.

Petrus Irawan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty. Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Ind. Hill Co., 2008.

R. Achmad S. Soema di Pradja. Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan Dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung). Bandung: Amrico, 1983.

Shidarta. Penalaran Hukum Dan Hukum Penalaran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Slamet Sutrisno. Filsafat Dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

TJ. Gunawan. Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Ekonomi. Yogyakarta: Genta Press, 2015.

Topo Santoso. Menggagas Hukum Pidana Islam. Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas. Bandung: Asy-Syaamil, 2001.

Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Disertasi

Hotma P. Sibuea, Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang, 2008.

Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Internet

http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-lapas-gorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016

http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/over-capacity-pemicu-utama-rusuh-di-lapas, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.tribunnews.com/dpr-ri/2016/08/03/komisi-iii-dpr-lapas-teluk-dalam-sangat-over-capacity, diakses pada 26 Oktober 2016

http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-lapas-gorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016

http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/

http://atjehpost.co/berita1/read/Mengintip-Aktivitas-Lapas-Blangkejeren-dari-Over-Capacity-Hingga-Kreativitas-Krawang-30430, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.menaranews.com/lapas-pangkalan-bun-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.wartalambar.com/2011/08/rutan-lapas-lampung-over-capacity.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://m.galamedianews.com/nasional/34368/derita-hidup-di-lapas-over-capacity-serba-sulit--.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://nasional.sindonews.com/read/917172/13/menkum-ham-sebut-rutan-cipinang-over-kapasitas-1414616535, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.lensaindonesia.com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-over-kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.lensaindonesia.com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-over-kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.mediaindonesia.com/news/read/62833/lapas-sukabumi-over-kapasitas/2016-08-22, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/648-petugas-jaga-yang-tak-sebanding-salah-satu-masalah-di-lapas?switch_to_desktop_ui=1=feed=atom=feed=atom=feed=atom=feed=atom=atom=atom=atom=feed=atom=feed=atom, diakses pada 26 Oktober 2016

http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/05/lapas-dan-rutan-di-riau-over-kapasitas-sampai-288-persen, diakses pada 26 Oktober 2016

http://obsessionnews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-over-capacity/, diakses pada 26 Oktober 2016

http://internasional.kompas.com/read/2016/03/23/11534721/Penjara.Kosong. Melompong. Ribuan.Sipir.di.Belanda.Terancam.Nganggur., diakses pada 26 Oktober 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.189-212

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License