REKONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL SYARIAH: PENGUATAN ASPEK REGULASI UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM / RECONSTRUCTION OF LEGAL DISPUTE SETTLEMENT OF ISLAMIC CAPITAL MARKET: STRENGTHENING THE REGULATORY ASPECT TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY

Edi Hudiata

Abstract


Regulasi mengenai pasar modal syariah mengikuti aturan yang terdapat dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal, Fatwa DSN MUI Nomor 40/IX/ 2003, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Nomor IX.A.14, dan Nomor II.K.1. Dari beberapa aturan tersebut, belum ada yang secara jelas mengatur penyelesaian sengketa pasar modal syariah baik secara litigasi maupun nonlitigasi sehingga menimbulkan kekosongan hukum (leemten in het recht). Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa pasar modal syariah, hanya terdapat dalam UU 3/2006. Melalui metode penelitian kuantitatif, penelitian ini berupaya mengharmoniskan aturan yang kosong sekaligus juga mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian berkesimpulan penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara litigasi diselesaikan di Pengadilan Agama, sementara secara nonlitigasi diselesaikan melalui BASYARNAS dan/atau sebagaimana sengketa perdata lainnya juga dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai UU 30/1999.

The regulation of the Islamic capital market following the rules contained in Law 8/1995 on Capital Market, DSN MUI Fatwa No. 40 / IX / 2003, Bapepam-LK Number IX.A.13, No. IX.A.14, and No. II. K.1 From that rules, nothing has clearly set the Islamic capital market dispute resolution, both litigation and non-litigation resulting in a legal vacuum (leemten in het recht). Islamic economic dispute settlement provisions, including the dispute over the Islamic capital market, is only found in Law 3/2006. Through quantitative research methods, the study sought to harmonize the empty rules at the same time filling thus legal vacuum. The research concluded that the settlement litigation of disputes in Islamic capital markets settled in the Religious Court, while in non-litigation resolved through BASYARNAS (National Sharia Arbitration Board) and / or as other civil disputes can also be resolved through Alternative Dispute Resolution in accordance with Law 30/1999.


Keywords


kekosongan hukum, pasar modal syariah / legal vacuum, the Islamic capital market

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdul Ghofur Anshori. Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah Kedudukan Dan Kewenangan. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Basarah, Moch. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online). Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.

Bernard Arief Sidharta. “Penelitian Hukum Normatif.” In Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi, Hal. 142. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Firdaus, Dailimi. Prospek Law Enforcement Arbitrase Di Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indoneia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Gautama, Sudargo. Undang-Undang Arbitrase Baru 1999. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Hartono, and Sri Redjeki. Hukum Ekonomi Indonesia. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Jenal Aripin. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Kusumasari, Diana. “Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga.” Last modified 2014. Accessed July 1, 2014. http://www.hukumonline.com/.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2014.

Margono, Suyud. ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Muhammad Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muttaqien Dadan. “Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, no. 70 (2010): 136.

Nasarudin, Irsan, and Surya Indra. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA. Sinkronisasi Dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI; Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik. Bogor, 2010.

R. Subekti. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Binacipta Subekti, 1992.

Satjipto Rahardjo. “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan).” Majalah Hukum Newsletter Nomor 59. Jakarta, December 2004.

Soemitra, Andri. Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

———. “Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah.” Jurnal Legitimitas Vol. !, no. 1 (2012): Hal. 8.

Winarta, Frans Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

“Roadmap Pasar Modal Syariah.” Otoritas Jasa Keuangan. Last modified 2015. Accessed October 1, 2015. www.ojk.go.id.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/ IX/ 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.297-316

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License