TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS

Muh. Ridha Hakim(1*)

(1) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI
(*) Corresponding Author

Abstract


Artikel ini mengkaji mengenai independensi kekuasaan kehakiman yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (rechtstaat). Negara  hukum baik dalam konsep Rule of Law ataupun Rechtstaat, menempatkan peradilan yang bebas dan tidak  memihak  (independence and impartiality of judiciary) sebagai salah satu cirinya. Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Tulisan ini menggali pandangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat pertimbangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Penulisan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

This article examines the independence of judiciary by reviewing the Constitutional Court Decisions. Independence of judiciary is an absolute fact in a state of law (rechtstaat). A state of law, in the concept of Rule of Law or Rechtstaat, lists independence and impartiality of judiciary as one of its characteristics. However,  independence is not as free as everybody can freely interpret the law. Often, in practice, independence is postulated so as to provide protection from an act that cannot be accounted for. Therefore, it is necessary to delve into the meaning of judicial power independency as mandated by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that “judicial power is an independent power to administer judicial proceedings to enforce the law and justice”. For that reason, it is reasonable that the Constitutional Court’s reasoning in relation to the decisions that render Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution a touchstone in the judicial review of the laws be investigated and regarded as an interpretation of the meaning of judicial power independence. This paper studies the views of the judges in the Constitutional Court decisions that contain the court’s reasoning regarding the judicial power independence. This paper was written by employing a juridical-normative method through a conceptual approach and a case approach. This paper uses secondary data with the Constitutional Court Decisions as the primary legal materials. The data were analyzed using a qualitative method.


Keywords


independensi; kekuasaan kehakiman; Putusan Mahkamah Konstitusi; independence; judicial power; Constitutional Court Decisions;

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama, 2011.

Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. 8th ed. Minnesota: West Publishing Co, 2004.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.

MD, Moh. Mahfud. Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Montesquieu. The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media, 2011.

RI, Mahkamah Agung. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press, 1986.

“Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015.” In International Conference of Judicial Independence. Milano: University of Bologna and Bocconni University, 2015.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-IX/2011




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.7.2.2018.279-296

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Abstracted/Indexed by: