PERANAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOBA MELALUI PUTUSAN YANG BERKEADILAN / THE ROLE OF JUDGES IN DRUG ERADICATION THROUGH RIGHTEOUS VERDICT

Oksidelfa Yanto

Abstract


Indonesia adalah negara terbesar ke empat dalam kapasitas jumlah penduduknya di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar berbagai macam persoalan sering menghinggapi bangsa Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah masalah penegakan hukum kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sampai hari ini Indonesia dihadapkan kepada peredaran narkoba yang begitu memprihatinkan. Kejahatan narkoba begitu merajalela dengan bebas dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kejahatan narkoba telah mengancam masa depan anak bangsa. Sudah banyak jatuh korban bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada fase yang sangat membahayakan. Tidak ada cara lain, pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada harus segera mengambil langkah serius dan sungguh-sungguh. Kasihan anak bangsa ini yang selalu menjadi korban peredaran narkoba oleh para sindikat. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena hukum adalah panglima tertinggi yang tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga.

Indonesia is the fourth largest country in the capacity of the population number in the world. As the country with the largest population, various problems often plague the nation of Indonesia. One such problem is the problem of law enforcement and narcotics and drugs cases. Up to now Indonesia is confronted with drug trafficking that is very alarming. Drug crimes are so uncontrolled in social life. It is undeniable that narcotics have been threatening the future of the nation. There have been already many victims even until some of them dies. Drug abuse has reached very dangerous phase. There is no other way, government and officials must immediately take a serious and earnest step. It is a pity that the nation's children must always be the victims of drug distribution by the syndicate. Laws must be enforced as fairly as possible. Because the law is the supreme commander that must not be defeated by anything.


Keywords


peranan hakim, tindak pidana, narkoba / role of the judge, crime, drugs

Full Text:

PDF

References


Buku

Hart, H.L.A. Konsep Hukum The Concept of Law. Bandung: Nusa Media, 2015.

Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kristian. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik.” Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI 5, no. 1 (2017).

Panjaitan, Petrus Irwan, and Chairijah. Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegakan Hukum, Masyarakat Dan Narapidana. Jakarta: Indhill, 2009.

Potimbang, Hodio. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilam Pidana.” Varia Peradilan. Jakarta, November 2013.

Purba, Jonlar. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

Rahardjo, Satjipto. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2009.

Siahaan, Monang. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2016.

Suseno, Frans Magnis. Etika Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Syamsudin, M. “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif.” Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 11, no. 1 (2011).

Winarta, Frans Hendra. Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal/Media Massa

Media Indonesia, Dua Tahun Ridho Rhoma Gunakan Narkoba, 26 Maret 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.2.2017.259-278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License