PENGAKUAN TERHADAP PIHAK NON-ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia) / NON-ADVOCATE RECOGNITION IN PROVIDING LEGAL AIDS (THE LEGAL POLICY OF LEGAL AIDS IN INDONESIA)

Akmal Adicahya

Abstract


Akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara ialah mewujudkan sistem bantuan hukum. Indonesia telah memiliki undang-undang bantuan hukum sejak tahun 2011. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini ialah dibenarkannya keterlibatan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum. Melalui aturan ini pemerintah ingin menegaskan bahwa: 1) Indonesia merupakan negara hukum dan oleh karenanya bantuan hukum merupakan instrumen yang harus tersedia demi menjamin keadilan; 2) Larangan pihak non-advokat terlibat dalam proses bantuan hukum tidak relevan bila dikaitkan dengan jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah warga pencari keadilan (justiciabelen) dan tidak tersebar secara merata di wilayah Indonesia; 3) Pihak non-advokat, khususnya yang berasal dari dosen dan mahasiswa fakultas hukum lebih tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; 4) Tidak ada hukum acara yang melarang pihak non-advokat untuk memberikan bantuan hukum. Kondisi-kondisi tersebut menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk terus memperkuat keterlibatan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum. Khususnya menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk melakukan revisi terhadap Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Access to justice is everyone rights that have to be fulfilled by the government. The regulation number 16 year 2011 of legal aid is an instrument held by the government to guarantee the right. The regulation allowed the participation of non-advocates to provide the legal aid. Through this policy, government emphasizes that:1) Indonesia is a state law which legal aid is an obliged instrument; 2) the prohibition of non-advocate to participate in legal aid is not relevant due to inadequate amount of advocate and citizen seek for justice (justiciabelen), and the advocate is not widely extended throughout Indonesia; 3) Non-Advocates, especially lecturer and law student are widely spread; 4) there are no procedural law which prohibits non-advocate to provide a legal aid. Those conditions are enough argument for government to strengthen the participation of non-advocates in providing legal aid. Especially for The Supreme Court to revise The Book II of Guidance for Implementing Court’s Job and Administration.


Keywords


bantuan hukum; non-advokat; keadilan; legal aid; non-advocate; justice;

Full Text:

PDF

References


Buku dan Jurnal

Alvon Kurnia Palma. Sistem Bantuan Hukum Di Indonesia Dan Perkembangannya Dalam Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta: YLBHI, 2014.

Asrul Aziz Sigalingging dkk. Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat. Padang: LBH Padang, 2015.

Binziad Kadafi dkk. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Jakarta: PSHK, 2002.

Chribiantoro dan M Nur Solikin Satrio Wirataru. Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses. Jakarta: Kontras, 2014.

Daniel S. Lev. Hukum Dan Politik Di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2014.

Fachrizal Afandi. “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum.” Rechtsvinding 2, no. 1 (2013): 36.

Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary. United State: West Publishing, 1990.

———. Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Publishing, 1990.

I Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis. Malang: Setara Press, 2013.

Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undnag No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” USU Law Journal 3, no. 2 (2015): 92.

John MacArthur Maguire. “Poverty and Civil Litigation.” Hardvard Law Review 36, no. 4 (1923): 362.

Mahkamah Agung RI. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

Mauro Cappelletti and James Gordley. “The Emergence of a Modern Theme in Legal Aid: Modern Themes and Variations.” Stanford Law Review 24 (1972).

Reginald Heber Smith. An Introduction to Legal Aid Work Dalam The Historical Background of The Legal Aid Movement” The Annals of The American Academy of Political and Social Science. United State: Sage Publication, 1926.

Roscoe Pound. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Todung Mulya Lubis. “Menuju Suatu Undang-Undang Bantuan Hukum.” Majalah FHUI, 1975.

Willian R. Vance. The Historical Background of The Legal Aid Movement The Annals of The American Academy of Political and Social Science. United State: Sage Publication, 1926.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi CEDAW

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 88/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-II/2004




DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by :

                

Copyright of Jurnal Hukum dan Peradilan (p-ISSN 2303-3274) dan (e-ISSN 2528-1100). Powered by OJS, Theme design by IT Team.

Mahkamah Agung   Creative Commons License