DINAMIKA SIKAP PTUN TERHADAP SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH / THE DYNAMICS OF ADMINISTRATIVE COURT POSITION AGAINST REGIONAL ELECTION DISPUTE
Abstract
Pada masa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sikap PTUN terhadap sengketa Pilkada sangat beragam mulai dari tidak lolos dismisal, lolos dismissal tetapi ditolak atau dinyatakan tidak diterima (N.O.) oleh Majelis Hakim, bahkan ada yang gugatan dikabulkan. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 junctis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sikap PTUN hanya 1 (satu) dan sangat tegas yaitu menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Pilkada. Dinamika dan perubahan sikap PTUN tersebut dikarenakan adanya perubahan keadaan hukum dan maksud-maksud lain, yaitu PTUN ingin memaksimalkan lembaga-lembaga yang nyata-nyata diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada setiap tahap mulai dari sengketa administrasi sampai dengan sengketa hasil, menghindari disparitas putusan PTUN dengan putusan MK, membangun budaya hukum masyarakat yang siap menang dan siap kalah, serta menghindari sengketa yang berkepanjangan yang menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
In the days before the Law number 1 of 2015 in conjunction with Law number 8 of 2015 issued, the position of Administrative Court against dispute of regional election is varied, among other things: failed dismissal process, not accepted, rejected and even granted. So, after Law number 1 of 2015 in conjunction with Law number 8 of 2015 and Law number 10 of 2016 issued, there is only one administrative court position which is very firm stated that administrative court is absolutely not authorized judging the dispute of regional election. A change of administrative court position was due to the changes in legal circumstances and other aims among other things: administrative court want to maximize the institutions that given authority to resolve dispute of regional election, avoid disparity of decisions between administrative court decisions and constitutional court decisions, build culture the laws of society that ready to win and ready to lost also avoid prolonged dispute that consumes a lot of energy, time and costs.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku, Jurnal dan Makalah
Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005
Imam Soebechi, Dinamika Pemikiran dan Putusan Hakim, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
Muh Salman Darwis, Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1, Maret 2015
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
PERMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Internet
www.ptun-jakarta.go.id
DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.175-194
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
