MELACAK ILLAT HUKUM LARANGAN WARIS BEDA AGAMA

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur waris beda agama secara jelas, KHI hanya mensyaratkan pewaris dan ahli waris memiliki agama yang sama. Di pengadilan, hakim-hakim Pengadilan Agama menggunakan wasiat wajibah untuk membagi harta warisan dengan ahli waris non-Muslim, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Sebagai hasilnya, perbedaan agama masih menjadi halangan bagi Muslim dan non-Muslim untuk saling mewarisi karena penerapan hukum tanpa mempertimbangkan illat hukum larangan waris beda agama. Dalam hal ini, penting untuk meneliti illat hukum hadis yang melarang waris beda agama sebagaimana yang dicoba dilakukan oleh artikel ini. Untuk melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan usul fikih dan hermeneutika. Hasilnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa illat hukum hadis yang melarang waris beda agama adalah karena unsur permusuhan dan kejahatan, dan bukan karena perbedaan agama. 

Abstract

Kompilasi Hukum Islam does not regulate interfaith inheritance distinctly, it only requires the testator and the heirs have the same religion. At court, judges of religious courts employ obligatory bequest (wasiat wajibah) to share inheritance with non-Muslim heirs, based on jurisprudence of the Supreme Court Number 368 K/AG/1995. As the result, different faith still become hindrance for Muslim and non-Muslim to inherit each other due to law enforcement without considering the legal reason (ratio legis) of the law. In this case, it is important to investigate the legal reason (ratio legis) of the hadith that prohibits the interfaith inheritance as this article tries to do. To do the investigation, the author employs Islamic legal theories (usul fikih) and hermeneutics approach. As the result, the author comes to the conclusion that the ratio legis of the hadith that prohibits the interfaith inheritance is due to hostility and crime elements, and not due to different faith.