HOW CAN ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTION BE RESOLVED WITHOUT GOING TO COURT
Downloads
To protect environmental pollution and/or damage, the government has issued legislation on environmental protection and management supplemented by Ministerial Regulations. Environmental pollution and/or damage can occur due to natural factors and human actions that result in losses to the country and/or society. Environmental polluters and/or destroyers can be prosecuted in court. Before environmental disputes are transferred to court, environmental disputes are first resolved through mediation conducted by a mediator and settled out of court (non-litigation) in accordance with applicable laws. Mediators or the role of third-party services are free and neutral /impartial.
N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Penerbit: Pancuran Alam, Jakarta, 2009
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit:Kencana Prenada, Jakarta 2010
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
Fadhli, Moh., Mukhlish., Luthfi, Mustafa. Hukum dan Kebijakan Lingkungan, Penerbit: UB Press, Malang, 2016.
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit: : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
C.S.T Kansil. Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta 1989
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktot Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Penerbit: PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2010
Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Penerbit: Sinar Grafika , Yogyakarta 2002
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Penerbit: Liberty, Yogyakarta 1988
LEGISLATION
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
JOURNAL
Siti Sundari Rangkuti, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia, Pro Justitia Tahun ke XVII Nomor 1, Januari 1999
Elita Rahmi, Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2018
Authors who publish in this journal agree to the following terms:
- Authors confirm the transfer of all copyrights of the manuscripts to the Board Editors of Jurnal Hukum dan Peradilan upon its acceptance for publication and that the Board Editors of Jurnal Hukum dan Peradilan have the right to publish, republish, transmit, and distribute them in the JHP journal or other media.
- Manuscripts published by Jurnal Hukum dan Peradilan are licensed under a Creative Commons Attribution -NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, which allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
Every submitted manuscript should be accompanied by a "Copyright Notice" and "Ethical Statement".
